Giliran Adavokat Pembela KPK Serang Balik Papa Novanto Cs

Senin, 13 November 2017 | 19:21
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Koordinator Perhimpunan Advokat pembela KPK, Petrus Selentinus. Foto: Nugraha/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Perhimpunan advokat pembela KPK melaporkan empat orang yang dianggap menghambat atau mengagalkan KPK dalam pengusutan perkara kasus megakorupsi e-KTP.  Ke-empatnya yakni,  Ketua DPR RI Setya Novanto,  Kuasa hukum Novanto,  Friedrich Yunadi dan Sandi Kurniawan,  serta Damayanti Plt Sekjen DPR RI.

Tindakan ke-empat orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,  berupa merintangi penyidikan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun.

Koordinator Perhimpunan Advokat pembela KPK,  Petrus Selentinus mengungkapkan secara substansi,  tindakan penghambatan ini bukan secara pribadi dilakukan,  melainkan sudah melibatkan institusi kenegaraan. 

Pasalnya,  DPR menyurati KPK dengan  menyatakan  Novanto tidak bisa hadir untuk diperiksa sebagai saksi,  lantaran harus  membutuhkan izin presiden.   Padahal izin presiden dalam tindak pidana khusus atau Tipikor tidak memerlukan izin,  sehingga mereka berpendapat hal tersebut merupakan alasan yang terlalu dicari-cari,   sekedar untuk menghambat skandal kasus tersebut

"Langkah Setya Novanto,  maupun Fredrich Yunadi,  Sandi Kurniawan dan Damayanti,  sudah sampai pada tingkat merintangi atau mencoba menggagalkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus korupsi.  Mereka baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri diduga telah melakukan tindakan yang menghambat atau merintangi kpk dlm melakukan penyidikan terhadap kasus e-ktp yg saat ini sdang berjalan, "ungkapnya,  Senin (3/11) di Gedung Merah Putih KPK.

Adapun dasar hukum laporan itu,  kata dia merujuk pada  Pasal 21 Undang-Undang tentang KPK yang  menyatakan  setiap orang yang merintangi atau mengagalkan  secara  langsung atau  tidak langsung penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi diancam pidana minimum 3 tahun maksimum 12 tahun. 

Kedua,  dalam UU Nomor  28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dimana menyebutkab, bahwa salah satu kewajiban penyelenggara negara wajib menjadi saksi.

"Nah kalau kewajiban menjadi saksi diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut,  dapat dipidana menurut UU itu. Sebagai penyelenggara negara Novanto diduga mengabaikan kewajibannya sebagai saksi dalam kerkara ini, " pungkasnya.  (nug)

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%