Tuntut Buni Yani 2 Tahun, Jaksa Agung: Biar Seimbang

Kamis, 12 Oktober 2017 | 11:40
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Jaksa Agung, HM Prasetyo. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Jaksa Agung Prasetyo menyatakan bahwa perkara ujaran kebencian yang menjerat Buni Yani sangat terkait dengan kasus penistaan agama yang menjadikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terpidana. Karena itu, jaksa sudah menuntut Buni Yani dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan karena melanggar Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Prasetyo mengatakan, tuntutan kepada Buni Yani demi keseimbangan. Sebab, Ahok sebelumnya sudah divonis dua tahun penjara.

“Untuk kasus Buni Yani ini JPU telah mengajukan tuntutan pidana selama dua tahun penjara dan segera masuk. Kenapa demikian, untuk keseimbangan. Kerena bagaimanapun kasus ini tidak dapat dilepaskan dengan kasus lain sebelumnya,” kata Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Prasetyo menjelaskan, lantaran Ahok sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan disertai perintah penahanan, maka itu pula yang menjadi pertimbangan jaksa untuk mengajukan tuntutan yang sama bagi Buni Yani.

“Karena kami mengacu pada asas adequat teori atau teori sebab akibat bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” ungkap mantan politikus Partai Nasdem ini.

Terpisah, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian menilai ada upaya 'balas dendam' Jaksa Agung kepada Buni Yani. Pasalnya, dengan alasan agar ada keseimbangan hukum dengan Ahok, Jaksa menuntut kliennya tanpa berlandaskan hukum, undang-undang serta fakta persidangan.

"Itu menjadi bukti bahwa tuntutan Jaksa kepada Buni Yani sebagai bentuk ‘balas dendam’. Karena mereka menganggap gara-gara Buni Yani, Ahok kini mendekam di penjara," papar Aldwin di Jakarta pada Rabu (11/10).

Ditambahkan, baru kali ini di dunia ada tuntutan Jaksa kepada terdakwa dengan pertimbangan utamanya adalah agar tuntutan tersebut seimbang dengan tuntutan yang telah diterima terdakwa lain di kasus yang berbeda dan tidak ada hubungannya.

Mungkin Jaksa Agung, lanjut Aldwin, tidak mencermati secara seksama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang menyatakan Ahok bersalah karena telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51 dan secara tegas menyatakan tidak ada hubungan antara Buni Yani dengan kasus Ahok.

Pernyataan Jaksa Agung ini menurut Aldwin merupakan sebuah blunder yang menguntungkan Buni Yani karena sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menolak semua kesimpulan Jaksa Penunut Umum (JPU) yang pada saat itu ngotot mengaitkan dan melebarkan kasus Ahok dengan Buni Yani. Padahal saat itu posisi JPU harusnya berseberangan dengan terdakwa.

”Kan sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menyatakan, keresahan yang timbul di masyarakat terjadi karena ucapan Ahok sendiri yang telah mencederai perasaan dan memecah kerukunan umat," terangnya.

Pada waktu itu Hakim juga menegaskan, kasus Ahok juga tidak ada hubungannya dengan Buni Yani, karena tidak ada satupun pelapor yang menjadikan video yang ada di akun facebook Buni Yani sebagai dasar pelaporan.

"Nah, sekarang Jaksa Agung masih tetap ngotot mengaitkan kasus Ahok terkait dengan Buni Yani dan malah menjadikannya sebagai pertimbangan utama menuntut Buni Yani, dua tahun penjara. Ini akan mengganggu akal sehat kita,” tuntasnya. (jaa/boy/jpg)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%