Pengamat: Ada Ketidakberesan Penghentian Kasus Pungli

Senin, 11 September 2017 | 21:47
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Penghentian penyidikan kasus pungli perizinan yang dilakukan empat PNS DPMPTSP Pemkab Tangerang oleh Direskrimsus Polda Banten jadi perhatian serius sejumlah pengamat. Mereka menduga penghentian penyidikan itu  banyak kejanggalan. Mulai adanya standar operasional prosedur (SOP) penyidikan kasus pungli dan dugaan lainnya.

Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan bila memang benar kasus pungli dihentikan penyidikannya berarti penyidik Polda Banten melanggar Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang pemberian SP3 dalam kasus pungli perizinan yang dilakukan empat PNS Pemkab Tangerang.

Sebab, semua alat bukti dalam kasus tersebut sudah sangat kuat untuk diproses sampai ke meja persidangan. Baik itu berupa uang hasil pungli, aduan dari para korban, hingga terjerat OTT yang langsung dilakukan kepolisian itu sendiri.

”Pasal ini yang dilabrak penyidik bila menghentikan penyidikan kasus itu. Kalau memang itu dihentikan polisi harus menunjukan dasar bukti apa yang memperkuat keempat PNS tidak melanggar tindak pidana. Nah disini terkadang permaianan pasal itu dilakukan karena adanya permintaan dari berbagai pihak terhadap kasus pungli yang melibatkan PNS,” tuturnya.

Bambang pun terkejut dengan keberanian Polda Banten menghentikan perkara pungli perizinan yang melibatkan pegawai Pemkab Tangerang yang terjaring dalam OTT. Sebab, selama ini proses hukum terhadap pelaku pungli itu merupakan prioritas dari kepala negara untuk diungkap karena masuk dalam tindak pidana korupsi.

Dengan demikian kata dia, petinggi Polri pun harus turun tangan untuk menyelidiki Polda Banten yang berani menyetop kasus tersebut. ”Kalau dibiarkan tindakan ini akan merajalela di Banten. Bila perlu KPK terjun ke sana memeriksa apakah ada dugaan unsur suap yang diberikan para tersangka untuk menghentikan penyidikan kasus pungli itu,” cetusnya.

Dia juga memparkan, penghentian suatu penyidikan bisa dilakukan jika memang kurang alat bukti. ”Nah di kasus ini sudah lengkap alat bukti. Tertangkap dalam OTT (operasi tangkap tangan). Kok bisa mendadak dihentikan proses penyidikannya itu,” paparnya juga.

Sedangkan, Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana Bonaprapta menambahkan penghentian proses penyidikan kasus tindak pidana pungli oleh Polda Banten diduga karena adanya pemberian sesuatu atau suap oleh para tersangka kepada penyidik yang mengusut kasus tersebut.

Padahal, dalam kasus tersebut keempat PNS telah terbukti melakukan pungli dan di OTT oleh Tim Saber Pungli Polda Banten. ”Dugaan saya mengarah ke dugaan suap sehingga tidak dilanjutkan penyidikannya. Sudah jelas ada unsur pidana kenapa malah dikesampingkan dan diutamakan ke PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kasus ini sudah tidak masuk akal,” tegasnya.

Prinsipnya, kata dia juga, kasus pungli yang terjerat dalam OTT telah sah di mata hukum untuk diproses hingga ke pengadilan. Apalagi, keempatnya telah menggunakan jabatan mereka dalam memperkaya diri sendiri.

”Disini azas keadilan tidak diindahkan. Jadi sudah jelas ada yang tidak beres dalam proses penyidikan kasus pungli yang ditangani Polda Banten sehingga berujung SP3. Mungkin harus ada fit and profer test kepada penyidik kepolisan agar mampu mengungkap kasus korupsi. Kalau seperti ini Banten tidak bebas dari KKN,” pungkasnya. (cok)

Fakta dan Data Penghentian Kasus Pungli Perizinan

1.    Juni 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten menerima pengaduan pungli pengurusan izin di DPMPTSP Kabupaten Tangerang.

2.    Juli 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten melakukan penelusuran selama satu bulan atas laporan pungli perizinan tersebut.

3.    Rabu 23 Agustus 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten menangkap empat PNS yang lakukan pungli perizinan dalam OTT. Disita uang pungli perizinan Rp16,2 juta dari PNS berinisial HD, EI, SA dan IW. Mereka ditetapkan sebagai tersangka.

4.    Rabu 6 September 2017

Ditreskrimum Polda Banten mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pungli tersebut. Berdalih kasus itu bukan pidana tapi para pelaku melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kasusnya diserahkan ke Inspektorat Pemkab Tangerang.

5.    Kamis 7 September 2017

Empat PNS pungli HD, EI, SA dan IW diserahkan Polda Banten ke Pemkab Tangerang untuk dibina.

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%