Polda Banten Stop Kasus Pungli

Meski Tertangkap OTT, Dalih Bukan Pidana

Senin, 11 September 2017 | 21:27
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Banten tiba-tiba menghentikan penyidikan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan empat pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Bahkan, pasal pidana dalam kasus pungli itu pun ditiadakan untuk menghentikan penyidikan. Akibat penghentian penyidikan terhadap kasus pungli itu menyita perhatian warga dan sejumlah pengamat pun berkomentar terkait kinerja kepolisian.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin membenarkan jika penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Banten telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara pungli yang dilakukan empat pegawai Pemkab Tangerang. Kata dia, SP3 tersebut diterbitkan pada Rabu (6/9) lalu.

Bahkan, empat pelaku pungli perizinan itu pun telah dikembalikan ke Pemkab Tangerang untuk diberikan sanksi. ”Iya, sudah diserahkan ke Pemkab Tangerang untuk dilakukan pembinaan. Keempatnya tetap bersalah, namun biar Pemkab Tangerang yang menindaklanjuti, sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada empat pegawai ini,” katanya kepada INDOPOS, kemarin (10/9).

Lebih jauh, Zaenudin menjelaskan, alasan penghentian penyidikan ini terhadap empat PNS lantaran penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Saber PungliTerpadu dari Polda dan Pemprov Banten serta Pemkab Tangerang. Sehigga acuan penanganannya  diarahkan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan pasal pidana yang sempat dikenakan kepada empat pelaku pungli perizinan ini pun ditiadakan.

”Empat pelaku pungli kami serahkan ini ke Pemkab Tangerang untuk dibina. Acuannya tidak lagi melalui ranah pidana, dan hukumannya dipindahkan atau diturunkan pangkat para PNS ini. Semua tergantung Baperjakat Pemkab Tangerang memberikan hukuman ke PNS ini,” paparnya.

Ditanya detail soal alasan kepolisian mengeluarkan SP3 atas kasus pungli yang dilakukan empat PNS DPMPTSP Kabupaten Tangerang, Zaenudin enggan merincinya. Akan tetapi, kata dia juga, penghentian penyidikan terhada kasus itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan kepolisian. Apalagi hal itu telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang Penghentian Penyidikan Sebuah Perkara.

”Ini kewenangan penyidik, dan kami sudah mencoba menerapkan itu sesuai KUHAP. Yang pasti adanya SP3 itu karena ada permintaan pencabutan perkara dari pelapor. Saya sendiri tidak tau siapa pelapornya, makanya tidak bisa secara detail dijabarkan soal penghentian penyidikan perkara ini,” cetusnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Saber Pungli Polda Banten menangkap tangan empat pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tangerang pada Rabu (23/08), siang lalu yang diduga memeras pengusaha yang mengurus izin di sana.

Mereka adalah HD dan EI yang merupakan Kasi Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM), dan SA staf Tanda Daftar Perusahaan, serta IW tenaga honorer IPPM.

Empat PNS ini dicokok lantaran meminta uang kepada sejumlah pengusaha yang akan mengurus izin prinsip pendirian perusahaan.

Dari tangan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Tangerang ini disita uang hasil pungli senilai Rp 16,2 juta. Empat pegawai itu pun langsung dibawa ke Direskrimsus Polda Banten untuk diperiksa. Inspektorat Kabupaten Tangerang belum melakukan koordinasi mengenai empat staf Dinas PMPTSP yang sudah dipulangkan oleh Polda Banten ke Pemkab Tangerang.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyardi menegaskan jajarannya belum memeriksa empat pegawai DPMPTSP yang dikembalikan Polda Banten terkait kasus pungli tersebut. Sebab, pihaknya belum berkoordinasi dengan Polda Banten untuk merinci soal kasus yang menjerat empat ASN itu.

Dan setelah koordinasi itu dilakukan dengan kepolisian baru proses penyidikan dan pemberian sanksi akan dapat dijatuhkan. ”Kalau sekarang belum, karena kami baru akan koordinasi sama Polda. Sekarang ini masih dalam proses perincian kasus dulu secara detail, setelah itu laporannya kami serahkan ke bupati. Harus ada berita acara dulu dari tim dan kalau sudah ada petunjuk dari pimpinan baru kami ambil tindakan,” jelasnya.

Namun begitu, sambung Uyung, HD, EI, dan SA, serta IW telah dinonjobkan dari jabatan yang diemban. Kata dia, keempat PNS Dinas PMPTSP itu pun ditempatkan di salah satu dinas pelayanan untuk membantu pegawai lain menyelesaikan administrasi. Pemkab Tangerang pun telah memberikan instruksi kepada keempat pelaku pungli perizinan itu untuk wajib lapor sampai adanya pemberian sanksi atas kedisiplinan yang dilanggar.

Di lain pihak, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang, Zaenal Abidin Mahmud menyayangkan sikap Polda Banten yang menghentikan proses penyidikan kasus pungli yang dilakukan oleh apartur DPMPTSP. Sebab, penghentian penyidikan itu akan membuat keempat PNS tersebut besar kepala dan dapat melakukan hal serupa. Artinya tidak ada efek jera yang diberikan kepada para ASN yang melakukan pelanggaran kerja berat.

”Korbannya pasti dari kelompok kami. Kasus pungli ini seharusnya ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera. Terbukti pungli, kenapa dihentikan penyidikannya? Jadi tanda tanya besar SP3 ini buat kami, ,” ucapnya.

Dengan adanya penghentian penyidikan itu, Zaenal berharap Bupati Tangerang menunjukan sikap tegasnya kepada para bawahannya yang melakukan pelanggaran tersebut. Salah satunya memberikan sanksi berat berupa pemecatan secara tidak hormat bagi HD, EI, dan SA, serta IW. Dengan begitu, kata dia, penyelenggaraan pelayanan di Pemkab Tangerang akan jauh dari aksi pungli serta tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). (cok)

Fakta dan Data Penghentian Kasus Pungli Perizinan

1.    Juni 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten menerima pengaduan pungli pengurusan izin di DPMPTSP Kabupaten Tangerang.

2.    Juli 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten melakukan penelusuran selama satu bulan atas laporan pungli perizinan tersebut.

3.    Rabu 23 Agustus 2017

Tim Saber Pungli Polda Banten menangkap empat PNS yang lakukan pungli perizinan dalam OTT. Disita uang pungli perizinan Rp16,2 juta dari PNS berinisial HD, EI, SA dan IW. Mereka ditetapkan sebagai tersangka.

4.    Rabu 6 September 2017

Ditreskrimum Polda Banten mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pungli tersebut. Berdalih kasus itu bukan pidana tapi para pelaku melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kasusnya diserahkan ke Inspektorat Pemkab Tangerang.

5.    Kamis 7 September 2017

Empat PNS pungli HD, EI, SA dan IW diserahkan Polda Banten ke Pemkab Tangerang untuk dibina.

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%