Soal RJ Lino, MAKI Deadline KPK

Senin, 11 September 2017 | 09:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum juga menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino. Padahal sudah hampir dua tahun pria yang akrab disapa RJ Lino itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Karena itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menuntut KPK untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap RJ Lino yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2015 lalu. 

"KPK harus segera membuat kepastian hukum terhadap RJ Lino yang diduga telah melakukan penyelewengan kekuasaan karena menunjuk langsung perusahaan HDHM (Huadong Heavy Machinery Co, Ltd) asal China sebagai penyedia Crane tersebut pada tahun 2010," tegas Boyamin kepada INDOPOS, Minggu (10/9).

Atas tidak ditahannya orang yang disebut-sebut dekat dengan Wapres Jusuf Kalla ini, MAKI pun mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

 "Jika RJ Lino tak segera ditahan, kami kasih deadline hingga 20 September ini, kami akan lawan KPK lewat praperadilan," cetus  Boyamin.

Boyamin menjelaskan, dengan tak ditahannya dan tak segera disidangkannya kasus QCC itu di pengadilan Tipikor,  maka hal ini haruslah dipandang KPK telah melakukan penghentian penyidikan terhadap Lino secara tidak sah.

Semestinya, lanjut Boyamin, KPK segera merampungkan perkara ini dan menyidangkannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena bukti sudah cukup dan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti juga sudah selesai.

Yang jelas, katanya, tidak ada alasan obyektif kasus Lino lamban 2 tahun karena kenyataannya saksi-saksi, bukti dan audit kerugian negara telah selesai. Selain itu, Lino telah kalah dalam Praperadilan melawan KPK usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Boyamin menambahkan, saat ini KPK seakan-akan berhenti dalam kasus RJ Lino. "Semua proses sudah dilalui KPK. Jadi tak ada lagi alasan kasus ini menjadi mendeg. Sehingga dengan gugatan praperadilan nanti, diharapkan hakim akan memerintahkan KPK melanjutkan perkara Lino, yaitu menahan dan menyidangkan di pengadilan Tipikor," tegasnya.

Soal dugaan bahwa RJ Lino disebut-sebut dengan dengan pejabat tinggi negeri ini,  Boyamin pun mengakui hal itu bisa saja terjadi.

"Atas dasar itu, MAKI meminta KPK harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam kasus RJ Lino. Hukum tak boleh berpihak, meski tersangka dekat dengan penguasa," tegasnya.

 

Boyamin Saiman selama ini memang dikenal sebagai orang yang kerap mengajukan prapreradilan terhadap kasus-kasus yang tengah ditangani KPK.

Lembaga  antirasuah itu pun pernah menyebut Bonyamin sebagai orang yang selalu menang dalam sidang praperadilan. Hal itu diucapkan salah seorang pimpinan KPK Laode M Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR.

"Memang benar ada satu orang saja, kerjaannya mempraperadilankan kasus-kasus KPK. Saya sebut saja namanya, biarin, Boyamin Saiman," ungkap Laode beberapa waktu lalu. 

Laode merasa aneh karena selalu menghadapi orang yang sama. "Biro hukum kami  hanya meladeni beliau itu. Kita nikmati saja sebagai bagian pekerjaan yang kurang nyaman," tuturnya. 

Permintaan agar RJ Lino ditahan dan diadilkan juga diucapkan oleh Presidium Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi), Sunandar. "RJ Lino harus segera ditahan dan proses persidangannya dimulai," ucapnya kepada wartawan.

Selain itu, Sunandar juga menuntut KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi RJ Lino lainnya, diantaranya perpanjangan kontrak terminal Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH) yang diindikasi merugikan negara Rp 4,08 triliun.

Lalu, kasus lain yang juga menjadi sorotan adalah proyek Kalibaru dan kasus penerbitan obligasi Global senilai Rp 20,8 triliun. "Kami mendesak KPK membongkar kedua tersebut," serunya.

DPR, katanya menambahkan, telah menggulirkan Pansus Pelindo yang mengungkap adanya sejumlah penyimpangan dalam bisnis yang dijalankan perusahaan pelat merah tersebut. 

"Seperti diketahui bahwa di jajaran elit Pelindo II diduga banyak problem-problem koruptif. Seperti yang disampaikan oleh Pansus Pelindo, anggota Pansus menduga ada banyak kasus korupsi di Pelindo II. Menurut laporan BPK setidaknya ada empat kasus lagi yang diindikasikan ke masalah di Pelindo II," demikian Sunandar. (dil)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%