Setnov Bisa Lolos dari Hukum

Namanya Hilang di Putusan Cukup Berpengaruh

Jumat, 11 Agustus 2017 | 10:22
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Setya Novanto

INDOPOS.CO.ID - Hilangnya sejumlah nama tersangka kasus mega korupsi E-KTP dalam putusan majelis hakim di persidangan dengan terdakwa Sugiharto dan Irman, bisa menjadi celah bagi para tersangka untuk lolos dari jeratan hukum. Ini mengingat fakta persidangan akan menjadi pertimbangan hakim di sidang berikutnya. Besar kemungkinan Setya Novanto Cs bakal bebas lewat sidang pra peradilan.

“Saya justru khawatir, Setya Novanto bisa lolos jika ia mengajukan pra peradilan. Fakta di persidangan bahwa namanya hilang, tidak ada dalam berkas putusan, itu jadi fakta persidangan,” kata ahli Hukum Abdul Fickar, kepada INDOPOS, kemarin.

Ia mengungkapkan, ada  beberapa faktor yang dapat menghilangkan  beberapa nama dalam putusan kejaksaan tersebut. Pertama, bukti yang terkonfirmasi hanya 3 orang saja yang beebrapa hari lalu diputus bersalah, yakni Sugiharto, Irman dan yang terbaru Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Faktor kedua menurut  Abdul Fickar, bahwa hakim mengenyampingkan bukti-bukti yang ada karena faktor X. Namun ia tak menyebut apa factor X dimaksud. “Ya begini ya, kan tidak mungkin jaksa KPK menyebutkan kerugian negara dalam kasus ini jika tidak didasarkan pada bukti yang dibuat oleh BPK. Artinya, ada bukti, hasil pemeriksaan BPK. Tapi kenapa nama hilang? Ini yang saya sebut faktor X,” tegasnya.

Seperti diberitakan kemarin, dalam vonis hakim dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, tiba-tiba sejumlah nama tersangka menghilang. Mereka adalah Setya Novanto, Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie dan sejumlah nama besar lainnya.  Khusus Setya Novanto, dalam surat dakwaan dan tuntutan, JPU KPK jelas menyertakan peranan Novanto dalam sengkarut korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Menyikapi realita di persidangan tersebut, Abdul Fickar menyatakan khawatir Setya Novanto Cs bakal lolos di pra peradilan. “Tergantung bagaimana tim hukum Setya Novanto dalam meyakinkan hakim di sidang pra peradilan nanti,” kata Abdul Fickar.

Walau demikian, ia masih optimis KPK mampu menyeret para tersangka tersebut. Di dalam pasal 184 KUHP disebutkan, ada empat alat bukti dalam suatu perkara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan perpaduan keempatnya ini, Ia yakin KPK mampu membuktikannya.

"Bukti transfer dan keterangan-keterangan saksi akan dapat dirangkai membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Apalagi pasal 183 KUHAP hanya mensyaratkan 2  alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim, hakim sudah dapat menjatuhkan putusannya," terangnya.

Terlebih pengertian tentang pelaku tindak pidana itu luas. Selain pelaku langsung, juga penyuruh dan pengatur (intelectual dader), yang membantu, memberi fasilitas, turut serta melakukan dan setiap pihak yg punya peran serta menikmati hasil kejahatan, dalam terjadinya tindak pidana. Karena itu ketika perbuatan pidana pokoknya (korupsinya, baik karena penyalahgunaan jabatan atau melawan hukum) sudah dapat dibuktikan, maka tidak berpengaruh lagi siapa yang harus lebih dahulu diajukan.

"Parameter yg menentukan justru pada pembuktiannya, mana yang lebih mudah dibuktikan biasanya didahulukan," jelasnya lagi.

Pengamat hukum lainnya, Refli Harun menilai kasus terkait Setnov ini sifatnya berdiri sendiri, Ia tidak mempermasalahkan soal disebut atau tidaknya nama Setnov Cs di putusan majelis hakim Tipikor. “Tidak disebutkan sejulah nama tersangka tersebut, bukan berarti mereka dinyatakan tidak terlibat. Tidak bisa begitu,” tegas refli Harun. (bir)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%