Terkait Pasal Penistaan Agama, DPR Salahkan Istana

Selasa, 16 Mei 2017 | 19:18
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI

INDOPOS.CO.ID - DPR RI menyalahkan pihak istana soal kian masifnya desakan untuk merevisi pasal 156 dan pasal 156 a tentang penistaan agama dalam UU KUHP. Para wakil rakyat menilai Presiden Joko Widodo dan jajarannya lamban merespon hal tersebut. Sejatinya, wacana pengubahan pasal penistaan agama adalah masalah krusial.

"Sekarang ada isu penistaan agama pasal mau dicabut, istana diem aja, istana dulu ngomong. Yang Presiden Jokowi, bukan saya, kok kita yang ngomong duluan, dia enggak ngomong, emang lemot nih istana, payah. Enggak ngomong soal begini," ungkap Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/5).

Selama wacana revisi pasal penistaan agama ini bergulir, kata Fahri, DPR selalu menjadi lembaga yang aktif memberikan pandangan. Sementara, pihak Istana sama sekali belum memberikan opininya.

"Tiap hari kan kita tangkap pandangan dari pengamat, akademisi atau ormas lalu tanya ke DPR, DPR tanggapi terus, Istana kayaknya enggak pernah berpendapat. Padahal ini masalah penting, krusial," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Fahri membandingkan respon pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dalam menanggapi segala isu yang berkembang. Staf khusus media di Gedung Putih, sangat aktif berkomunikasi dengan wartawan membahas isu-isu terkini.

Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI lainnya, Agus Hermanto, jika pasal penistaan agama dihapuskan sebaiknya memakai Peraturan Pengganti UU (Perpu). Proses tersebut lebih cepat sebelum ada pasal yang baru ditetapkan.

"Bisa saja kalau mau cepat yah menggunakan Perpu dan lain sebagainya," tukasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/5). Agus menyatakan, walaupun ada opsi Perpu, tapi pasal 156a masih berlaku di dalam hukum. Karena itu politisi Partai Demokrat itu menghimbau masyarakat untuk menghormati putusan pasal tersebut.

"Sekarang yang penting pasal 156a itu masih eksis dalam KUHP. Kita harus menjunjung tinggi pasal itu," ujarnya. Menurut Agus jika ada pihak yang ingin mengusulkan revisi dari pasal 156a tersebut, memakan waktu yang panjang. "Sekarang inikan diusulkan juga belum kalau toh perubahan juga memerlukan waktu yang lama," jelas Agus.

Oleh sebab itu, Agus menekankan, pihaknya mengembalikan kembali isu pasal 156a kepada pemerintah terkait. Namun, selama belum ada pasal revisi, diharapkan masyarakat mengikuti aturan yang ada saat ini. "Kita kembalikan lagi kepada pemerintah karena mana yang terbaik mana yang akan diambil tapi yang jelas saat ini pasal 156 156a masih eksis KUHP dan juga masih berlaku," kata Agus.

Diketahui, desakan untuk merevisi pasal penistaan agama  bermunculan, salah satunya datang dari Setara Intitute. Setara Institut mencatat terdapat 97 kasus hukum atas tuduhan penodaan agama yang terjadi selama periode 1965-2017.

Dari 97 kasus yang terjadi, 21 diantaranya diselesaikan di luar persidangan. Sisanya, 76 diselesaikan di meja hijau. Ada 127 orang yang sudah diadili atau divonis dengan dalih menodai agama. Setara Institut menilai dalil penodaan agama mengandung tingkat subjektivitas dan elastisitas yang sangat tinggi. Karenanya bertentangan dengan asas legalitas dalam konstruksi hukum positif.

"Sialnya pasal ini sudah digunakan untuk menghakimi yang di level atas" ujar peneliti Setara Institute Halili di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Menurutnya, bila DPR tidak mau mencabut UU tersebut maka pemerintah harus mengambil peran besar untuk mengkaji ulang pasal ini. Presiden Jokowi, Jaksa Agung, Ketua MA harus duduk bersama dengan menggunakan perspektif yang sama bahwa ini persoalan besar. Tujuannya agar tidak ada lagi korban dengan dalih penodaan agama.  (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%