Tiga Parpol Kompak Tolak Penghapusan Pasal Penistaan Agama

Selasa, 16 Mei 2017 | 18:49
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pasca Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara atas kasus Penistaan Agama, gelombang suara penghapusan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  menguat.

Bahkan dorongan penghapusan pasal tentang  penodaan agama itu tidak hanya datang dari PDIP, selaku partai pendukung Ahok, tetapi juga didukung sejumlah badan internasional. Namun, wacana itu mendapat penolakan dari sejumlah partai. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa pasal penistaan agama harus tetap ada di negara yang menjunjung toleransi dan kebhinekaan. "Justr pasal penistaan agama yang lahir sejak lama diperuntukkan sebagai kontrol untuk menjaga kebhinekaan. Agar tidak ada pihak yang semena-mena menjelekkan agama yang ada di negeri ini," tegas Eddy saat dihubungi INDOPOS, (14/5).

Ia menyatakan, Indonesia bukanlah negara liberal. Tidak seperti Amerika dan lainnya. "Kalo di negeri Paman Sam mungkin orang bisa bebas menghina agama dan kepercayaan orang lain. Hal itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Tetapi itu tak bisa diterapkan di negeri ini yang masih memegang adat ketimuran," cetusnya.

Atas dasar itu, jika usulan itu karena permasalahan dari kasus Ahok, dirinya lebih menyarankan pemerintah justru harus bisa lebih tegas dalam menegakkan hukum. "Saya pikir wacana itu harus benar-benar dikaji jalan keluarnya. Namun bukan untuk dihilangkan pasalnya. Karena itu bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik horizontal yang ada saat ini," pungkasnya menambahkan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga tidak sepakat dengan wacana tersebut. Hidayat menyatakan dirinya bersama  PKS menolak terhadap usulan penghapusan pasal penistaan agama tersebut. "Kami dari PKS akan berdiri di garda terdepan menolak penghapusan pasal tersebut," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, secara logika, dengan tidak diberlakukannya pasal tersebut, malah akan banyak orang ataupun golongan yang makin tidak menghormati agama, baik secara langsung dan tidak langsung.

"Dengan adanya penghapusan undang-undang tersebut justru menimbulkan kekhawatiran munculnya sikap intoleransi terhadap umat beragama," ujarnya. Adapun alasan lainnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menuturkan, Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap pemberontak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Partai tersebut dinilai sebagai golongan anti agama dan anti Tuhan.  "Penghapusan pasal tersebut sama saja mendukung kemunculan PKI," tandasnya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil turut menjelaskan bahwa tanpa pasal itu pun setiap warga negara dan pejabat publik wajib menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Terlebih kalau pasal itu tetap ada.

"Begitupun panja KUHP akan membahas lagi pasal 156 a tersebut sehingga ke depan pasal tersebut menjadi norma yang objektif dan memliki kepastian hukum," tegasnya. Pendapat serupa juga diutarakan oleh Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Kepada INDOPOS, dirinya juga menilai pasal penistaan agama memang masih diperlukan.

Karena kehidupan beragama di Indonesia memang unik. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, budaya dan antar golongan dan harus hidup saling berdampingan. Salah satu kunci agar mereka tak saling bertengkar, tuturnya adalah adanya kesepahaman bersama bahwa kita hidup di Indonesia. Untuk itulah, di antara mereka jangan saling menghina, memfitnah, dan menyinggung.

"Dalam konteks itu, pasal penistaan agama memang masih diperlukan. Ini untuk menjaga agar pemeluk agama tidak saling menghina dan menista," tegasnya. Tapi, terangnya, penerapan pasal ini harus sangat hati-hati. Hemat dirinya, penyelesaian kasus penistaan agama melalui proses hukum di peradilan akan sangat melelahkan.

Belum lagi, proses peradilan sudah selesai, tapi polemiknya masih akan terus terjadi. Untuk itulah, perlu ada jalur-jalur penyelesaian di luar peradilan. Misalnya melalui tanpa pengadilan (non justicia), mediasi hingga saling memaafkan. Penyelesaian model ini akan menunjukkan kedewasaan, kebijakan dan memberikan pembelajaran bagi publik.

Berangkali hanya kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan di peradilan. "Namun, sekali lagi, harus diterapkan secara hati-hati. Jangan sampai pasal penistaan agama ini menjadi alat mengkriminalkan keyakinan atau pendapat seseorang," ujarnya.

Ia pun menyerukan hakim harus melihat fakta hukum untuk menjunjung keadilan. Hakim jangan terpengaruh dengan tekanan massa dan pemberitaan media. Hakim juga jangan memutuskan perkara mendasarkan pada motif sesuai keyakinan pribadi agamanya.

Pertanyaannya, apakah hakim-hakim di negeri sudah bisa memiliki kualitas seperti itu? "Semoga sudah," jawabnya menambahkan.

Sebelumnya, Fraksi PDIP akan mendorong penghapusan pasal penodaan agama dalam revisi UU KUHP yang saat ini tengah dibahas."Nanti akan kami (PDI-P) bawa ketika pembahasan DIM (Daftar Inventarisir Masalah) revisi KUHP," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan di di Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

PDI-P menilai, pasal penodaan agama merupakan 'pasal karet'. Pasal itu sangat rentan dijadikan alat penekan proses hukum. Penghapusan pasal tersebut sebenarnya telah lama diwacanakan. Perkara yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu terakhir menjadi momentum mewacanakan kembali penghapusan pasal itu.

"Kalau kayak begitu, bisa rentan ini. Orang dengan kekuatan massa bisa mempressure, kemudian orang dihukum. Apakah lazim hal seperti itu?" ujar Trimedya. "Supaya kemajemukan bangsa ini jangan gampang terkoyak-koyak lah. Itu saja poinnya. Orang dengan kekuatan massa bisa mempressure," lanjut dia.

Trimedya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan DPP PDI-P yakin usulan F-PDI-P diterima dengan baik oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI. "Kan DIM soal ini belum ada pembahasan. DIM ini kan mengalir. Belum sampai Pasal 156. Kan bisa saja dengan kejadian Ahok ini (lalu diusulkan dibahas)," ujar Trimedya.

Kasus penistaan agama yang menyeret Ahok ke balik jeruji besi juga menjadi sorotan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mendesak Indonesia untuk meninjau ulang hukum yang menjerat Basuki."Kami memperhatikan hukuman penjara untuk Gubernur Jakarta atas tuduhan penodaan agama Islam. Kami mendesak Indonesia untuk meninjau ulang hukum penistaan," demikian pernyataan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara PBB (OHCHR) melalui akun Twitter resmi mereka.

Senada dengan OHCHR, Amnesty International juga menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara bagi Basuki alias Ahok merupakan cerminan ketidakadilan di Indonesia. (dil)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%