Korupsi e-KTP, Keponakan Setnov Akui Fee DPR

Jumat, 21 April 2017 | 13:21
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
PEMERIKSAAN: Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Drajat Wisnu Setyawan (kanan) bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/4).

INDOPOS.CO.ID - Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvan Hendra Pambudi terungkap pernah bercerita kepada rekannya, Anggota Tim PT Java Trade Utama Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby mengenai uang yang disiapkan untuk anggota DPR terkait persetujuan anggaran proyek e-KTP.

Keponakan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) itu mengaku bahwa fee e-KTP untuk anggota dewan bernominal besar. Hal itu diungkap Bobby saat menjadi saksi dalam sidang dua terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4).

"Irvan sempat bicara biaya gede banget. Saya tanya berapa besar, tujuh persen kata dia. Dia bilang buat Senayan. Tapi itu ngobrol santai," kata Bobby. Hal itu juga diakui Direktur PT Java Trade Utama, Johannes Richard Tanjaya. Menurut Yohannes, fee sebesar tujuh persen merupakan bagian Setnov yang berperan mendorong persetujuan anggaran e-KTP di DPR.

Sebelumnya, Johannes juga mengaku pernah bertemu dengan Irvan di pertemuan dengan perwakilan konsorsium proyek e-KTP di Ruko Fatmawati milik pengusaha Andi Narogong. "Kenal (Irvan, Red). Saya dapat info dari Bobby (rekan Johannes, Red), itu keponakan Setnov. Saya pernah ketemu di Murakabi," kata Johannes yang juga ketua tim Fatmawati.

Nama Setnov disebut sebagai pihak yang mendorong anggaran e-KTP disetujui DPR. Nah agar anggaran disetujui, Andi Narogong lantas menyediakan fee untuk diberikan ke anggota DPR. Setelah itu Andi Narogong membentuk pertemuan dengan sejumlah pengusaha, pihak Kemendagri, dan tim teknis proyek e-KTP di ruko miliknya dan dibentuklah tim Fatmawati.

Saat pelelangan, dibuatlah tiga pecahan tim Fatmawati dengan tiga konsorsium yaitu, konsorsium PNRI, konsorsium Astragraphia, dan konsorsium Murakabi Sejahtera. Pemecahan konsorsium dilakukan untuk merekayasa lelang proyek e-KTP, dan diatur pemenangnya adalah konsorsium PNRI.

Sementara, Ketua Panitia Lelang proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan mengaku pernah memberikan uang kepada seorang auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Uang itu diberikan usai kegiatan lelang e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Waktu itu ada review hasil lelang BPKP. Karena uang lembur aja, untuk sekadar transpor saja," kata Drajat saat menjadi saksi pada persidangan atas dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Drajat menyebut auditor BPKP yang menerima uang bernama M. Toha. Menurut dia, panitia lelang sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang kepada auditor BPKP.

Drajat juga mengaku lupa apakah pemberian uang itu atas perintah Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP, atau justru inisiatifnya sendiri. Namun uang itu berasal dari operasional Sugiharto. "Lupa, inisiatif kami," tandasnya.

Uang terkait proyek e-KTP mengalir ke sejumlah pihak. Selain ke sejumlah anggota DPR, fee dari proyek e-KTP juga mengalir kepada panitia lelang dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, serta tim teknis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, dalam surat dakwaan atas Irman dan Sugiharto juga disebutkan bahwa auditor BPK turut menerima uang. Irman merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Sugiharto adalah anak buahnya.

Dalam persidangan itu juga mengungkap kedekatan antara Gamawan Fauzi dengan pengusaha Paulus Tanos yang menjadi kontraktor proyek program nasional di Kemendagri itu. Gamawan merupakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat program nasional itu disiapkan, dibahas dan dilaksanakan.

Kedekatan Gamawan dengan pengusaha kontraktor e-KTP itu terungkap saat saksi bernama Johannes Richard Tanjaya, direktur PT Java Trade Utama dihadirkan di Pengadilan Tipikro Jakarta, kemarin. Johannes pada 2010 terlibat dalam pertemuan di Ruko Fatmawati milik Andi Narogong untuk menyiapkan proyek e-KTP. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Artha Putra. Perusahaan itu tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang dibentuk melalui pertemuan di Ruko Fatmawati.

Johannes mengaku mengenal Paulus Tannos dalam pertemuan di Ruko Fatmawati pada 2010. Saat itu, dia menanyakan sosok Paulus Tannos kepada adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. "Saya tanya sama Vidi. Katanya itu (Paulus Tanos, red) orangnya Pak Gamawan mau siapkan uang Rp 2 triliun untuk e-KTP," kata Johannes saat bersaksi.

Sementara anggota tim PT Java Trade Utama, Jimmy Iskandar Tedjasusila mengaku mengenal kerabat Gamawan bernama Hendra. Menurut Jimmy, dia juga bertanya kepada Hendra soal Paulus Tanos. "Yang dia (Hendra, Red) katakan, ‘sudah pokoknya ikuti saja si rambut putih Paulus Tanos ke mana pun dia pergi’,” ujar Jimmy menirukan ucapan Hendra.

Jimmy pun penasaran dengan jawaban Hendra. ”Saya tanya siapa itu, karena lihat mobilnya mewah dan punya akses di Fatmawati. Katanya ini orangnya menteri," ujar Jimmy. (put/jpg)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%