MKD Didesak Tindaklanjuti Laporan MAKI soal Setnov

Senin, 20 Maret 2017 | 19:50
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR didesak menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Tujuannya, untuk tetap menjaga marwah dan kredibilitas lembaga para wakil rakyat di Senayan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, karena pemberitaan kasus e-KTP yang sangat luas, MKD harus segera memberi respons untuk tetap menjaga marwah dan kredibilitas DPR. ”MKD dibentuk sebagai penjaga public accountability DPR,” kata Siti saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (19/3).

Karena itu, sambung Siti. MKD perlu merespons pemberitaan yang disampaikan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan memanggil satu persatu yang tersebut di pemberitaan.

Hal itu, lanjutnya, dianggap penting karena MKD memiliki peran penting untuk menunjukkan marwah institusi legislatif. Jika MKD tak bertindak, tak menutup kemungkinan publik akan bergerak dan menuntut. Tak terkecuali terhadap Novanto.

Jika memang terlibat, tambahnya, Novanto seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum akhirnya diproses lebih jauh. Hal itu sebagai tindak lanjut konsep Revolusi Mental yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tak hanya menjaga integritas di kalangan pejabat eksekutif, tapi juga legislatif. ”Indonesia sudah saatnya mengedepankan budaya malu dan mundur bila pejabat publik melanggar hukum atau melakukan tindak korupsi,” kata Siti.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Setya Novanto nampaknya menjadi langganan dilaporkan ke Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD). Pasca kasus 'Papa Minta Saham', kini politisi Partai Golkar itu diduga melanggar kode etik lantaran berbohong soal kasus e-KTP.  Alhasil, nama Setnov (panggilan Setya Novanto) kini telah kembali tercantum di lembaga etik para wakil rakyat Senayan atas laporan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Kamis (16/3).

”Setnov diduga berbohong tidak mengenal dua mantan pejabat Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red), sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, yaitu Irman dan Sugiharto,” ungkap Boyamin Saiman, Koordinator MAKI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin. (aen)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%