Perlu Penguatan TPPU Mengungkap Kasus

Senin, 20 Maret 2017 | 13:43
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi. Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Penggunaan tindak pidana pencucian uang untuk mengungkap kasus dinilai masih minim. Kondisi tersebut terjadi karena sumber daya manusia (SDM) dan niat penegak hukum yang belum bulat. Karena itu, penegak hukum diminta untuk memperbaiki kualitas personil.

Pakar Money Laundering Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan, posisi TPPU itu sebenarnya sebagai pengungkap pidana pokok. Dengan melihat hasil kejahatannya dapat diketahui kejahatan apa yang terjadi. ”TPPU itu mengidentifikasi pidana,” ungkapnya.

Maka, bila penegak hukum serius, seharusnya TPPU ini digunakan dengan maksimal dalam mengungkap kasus kejahatan yang sifatnya memiliki hasil banyak. seperti, korupsi, penipuan dan narkotika.

”Sayangnya penegak hukum belum memposisikan TPPU dalam setiap kasus. Bila dibandingkan, sebenarnya malah lebih banyak Bareskrim yang menerapkan TPPU dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.

Namun begitu, ternyata kepolisian di daerah lebih enggan untuk menggunakan TPPU dalam setiap kasus. Dia menuturkan, dalam survey yang dilakukanya, polisi di daerah tidak menerapkan TPPU karena merasa kesulitan. ”Kemampuannya perlu ditambah juga,” jelasnya.

Penggunaan TPPU ini juga berhubungan dengan niat dari penegak hukum. Bila, penegak hukum tidak ada niat memainkan kasus, TPPU akan mudah diterapkan. Tapi, bila ada kasus korupsi atau kasus yang hasil kejahatannya banyak tidak dikenakan TPPU, maka dikhawatirkan dimainkan. ”Kalau dikenakan TPPU, uang diambil negara. Kalau tidak di-TPPU, uang bisa kemana saja,” paparnya.

TPPU juga bisa menjadi pasangan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Hukum (LHKPN). Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, TPPU memang bisa menjadi pasangan LHKPN. Namun, tidak selalu TPPU bisa digunakan bersama LHKPN. ”Dalam beberapa kasus bisa, dalam kasus lain tidak bisa,” ujarnya.

Badar menyebut LHKPN hanya salah satu referensi TPPU. Mengingat, TPPU bersifat lebih kompleks karena mesti ada indikasi perbuatan pencucian uang, seperti menempatkan (placement), mentransfer (layering) atau membelanjakan harta.

”Sedangkan LHPKN adalah report seseorang karena kesadarannya tentang kekayaannya dan harus dianggap “wajar” dulu. TPPU sudah pasti tidak wajar,” ungkapnya. Namun, lanjut Badar, LHKPN dapat menjadi trigger untuk menelusuri transaksi mencurigakan. Caranya, denganmembandingkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Badar pun memastikan tidak ada batasan bagi PPATK untuk melakukan pendeteksian transaksi keuangan semua pejabat. Namun, langkah itu tetap dilakukan sesuai ketentuan atau dasar acuan. ”Pada prinsipnya semua pejabat dapat dicek rekeningnya,” imbuhnya. (idr/bil/tyo/syn)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%