Angket e-KTP Terpental

Kamis, 16 Maret 2017 | 10:35
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pengusulan hak angket kasus korupsi e-KTP mendapat tanggapan beranggam dari para politisi Senayan. Namun, hingga saat ini belum ada fraksi yang secara resmi mendukung gagasan tersebut. Sebagian berpendapat perkara yang menyeret banyak nama itu dibahas di Komisi III.

Usulan hak angket kasus KTP elektronik pertama kali disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Menurut dia, kasus itu harus diinvestigasi secara menyeluruh. Sebab, perkara tersebut menyeret nama banyak legislator. Dengan pencantuman nama itu, DPR-lah yang merasa dirugikan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, usulan hak angket mungkin penting. Tapi harus dilihat subtansinya terlebih dahulu. Saat ini, kasus kartu elektronik itu sedang ditangani KPK. ”Sudah masuk pengadilan. Biarlah penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara itu,” terang dia saat ditemui usai rapat paripurna di gedung DPR kemarin (15/3).

Anggota Komisi I itu mengatakan, masih banyak hak angket lain yang perlu diselesaikan seperti hak angket terkait pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI. Ada empat fraksi yang mengusung angket. Sekarang masih tinggal menunggu rapat paripurna untuk membahasnya.

Jazilul Fawaid, anggota DPR dari Fraksi PKB mengatakan, angket merupakan hak DPR. Mereka mempunyai hak untuk mengusulkan. ”Kami mengapresiasi semua. Proses hukum berjalan, proses politik berjalan. Asalnya sesuai koridor yang ada,” terang dia kemarin. 

Dia mempersilakan jika ada fraksi yang mengusung angket. Menurut dia, karena menjadi hak DPR, maka jangan dicurigai jika dewan mengusulkan hak angket. Jangan ada kesan bahwa DPR melawan KPK. ”Hak angket itu tidak salah,” papar dia.

DPR berusaha menggunakan haknya. Langkah itu bukan upaya untuk menyerang balik komisi antirasuah. Semua pihak mempunyai hak masing-masing. Penegak hukum berhak memproses perkara yang ada. Sedangkan DPR mempunyai hak untuk menggunakan hak politiknya. Angket merupakan salah satu hak yang boleh dilaksanakan. PKB sendiri tentu akan mempertimbangkan terlebih dahulu usulan angket, karena hal itu merupakan sikap politik.

Wenny Warouw, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, kasus itu sudah ditangani KPK. Proses hukum sedang berjalan. Jadi biarlah penegak hukum memproses perkara tersebut.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak perlu disikapi dengan pengusulan hak angket. Untuk mengusulkan angket dibutuhkan dukungan dari beberapa fraksi. Lebih baik, papar dia, masalah itu dibawa ke dalam rapat Komisi III. ”Komisi III akan menindaklanjuti perkara tersebut,” terang Anggota Komisi III itu.

Menurutnya, komisi akan mempertanyakan kepada KPK terkait penanganan kasusnya dan banyaknya nama legislator yang tercantum dalam dakwaan jaksa KPK.

Komisi antirasuah, papar dia, jangan hanya menyebutkan nama saja. KPK juga harus membuktikan keterlibatan mereka. Siapa perantara yang menyerahkan uang triliunan itu. Anggota Komisi III akan mengorek semua keterangan yang berkaitan dengan KTP elektronik. ”Ini termasuk siapa saja yang akan jadi tersangka,” ungkap politisi dari Sulawesi Utara itu saat ditemui setelah rapat paripurna.

Menurut dia, apakah KPK mempunyai dua alat bukti ketika menyebutkan nama-nama politisi dalam surat dakwaan. Sampai sekarang hal itu masih menjadi pertanyaan besar. ”Jangan asal sebut nama tanpa mengantongi bukti yang kuat,” tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir menilai usulan angket e-KTP belum memiliki urgensi. Kahar justru meminta ada pihak yang mempertanyakan kepada Fahri poin apa saja yang mendesak sehingga perlu dilakukan angket. ”Kalau menurut saya nanti saja. Siapa yang mau ngangket itu siapa tentang apa kenapa. Golkar mau yang jelas, kalau ndak jelas kita enggak mau,” katanya.

Kahar menepis anggapan jika sudah ada wacana atau ajakan dari fraksi lain terkait penggalangan angket e-KTP. Dia mengingatkan, urusan e-KTP tidak terkait dengan pemerintahan saat ini, tetapi kepada pemerintahan masa lalu. ”Kalau ngajak boleh saja bersama-sama. Kalau ngajak bersama ke jurang kita nanti dulu,” ujar Kahar.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon juga tidak sependapat dengan usulan angket e-KTP. Menurut dia, masalah ini sudah ditangani penegak hukum. Karena itu, tidak sepatutnya jika DPR malah menggalang hak angket yang justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

”Kami menghargai aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. Jadi kita serahkan kepada mereka dan dukung mereka menyelesaikan persoalan e-KTP sampai tuntas,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, pembentukan hak angket bisa jadi tidak akan banyak memberi dampak. Pada akhirnya nanti, hasil akhir angket akan kembali bermuara kepada penegak hukum. ”Karena DPR adalah sebagai institusi politik melakukan dukungan kepada instansi pelaksana, dalam hal ini yudikatif,” ujarnya.

Sidang Hadirkan Mantan Mendagri

Drama pengusutan mega korupsi e-KTP kembali bergulir hari ini. Sebanyak delapan saksi akan dihadirkan jaksa KPK di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta. Mereka di antaranya merupakan tokoh sentral yang pernah terlibat dalam proses penganggaran pengadaan e-KTP senilai Rp 5,2 triliun tersebut.

Mereka yakni, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo (saat ini Gubernur Bank Indonesia/BI), dan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Sekjen Kemendagri saat ini Yuswandi Arsyad Tumenggung juga akan dihadirkan. ”Undangan sudah kami berikan,” ujar sumber terpercaya koran ini, kemarin (15/3).

Sejumlah pejabat Kemendagri era Gamawan juga akan dihadirkan antara lain mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, mantan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Elvius Dailami serta mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Rasyid Saleh. Selain itu, Dirut PT Karsa Wira Utama (perusahaan percetakan langganan Kemendagri) Winata Cahyadi rencananya juga dihadirkan.

Di antara delapan saksi tersebut, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni dan Chaeruman Harahap yang berkali-kali muncul di surat dakwaan e-KTP. Mereka berperan aktif dalam proses penganggaran. Gamawan misalnya, pada akhir November 2009 mengirimkan surat ke Agus Martowardjojo (Menkeu saat itu) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu Armida Alisjahbana.

Pada waktu itu, Gamawan meminta kepada Menkeu dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni. Perubahan sumber itu kemudian yang menjadi acuan pembahasan e-KTP di rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemendagri dan Komisi II DPR.

Sedangkan dugaan keterlibatan anggota DPR di pusaran skandal e-KTP diperkirakan akan diungkap mantan Ketua Komisi II Chaeruman Harahap. Politikus Partai Golkar itu masuk list penerima aliran dana korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun. Chaeruman bersama pimpinan komisi II lain ikut menyetujui e-KTP sebagai program prioritas yang akan dibiayai APBN secara multiyears.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan dikonfirmasi terkait nama-nama saksi yang dihadirkan hari ini. Hanya, kata dia, saksi yang dihadirkan dipastikan berasal dari Kemendagri dan DPR serta pihak-pihak yang berkompeten dalam penganggaran proyek yang jadi bancakan puluhan anggota DPR tersebut. ”Tahap awal kami dalami aspek penganggaran,” tuturnya.

Menurutnya, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini mewakili semua kluster yakni, eksekutif, legislatif dan korporasi. Agenda pemeriksaan sidang terkait penganggaran diperkirakan bakal lebih dari satu kali. Mengingat, banyaknya saksi yang dimintai keterangan mengenai anggaran pada saat penyidikan e-KTP. ”Tentu akan kami hadirkan nanti (di sidang selanjutnya, Red),” ungkapnya.

Sementara itu, perseteruan DPR dan KPK masih terus berlanjut. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan siap bersaksi di pengadilan untuk memberikan keterangan seputar keterlibatannya dalam proyek e-KTP. Langkah itu untuk membalas pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. ”Kalau perlu dipanggil di pengadilan, saya siap,” ujarnya saat menghadiri acara di Perbanas Jakarta.

Menurut Agus, tudingan Fahri selayaknya dibuktikan di pengadilan. Sebab, terlibat atau tidaknya Agus saat menjadi Kepala Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2010-2011 lalu sudah masuk ranah substansi perkara. ”Saya nggak mau berpolemik di media massa seperti ini. Kita buktikan di pengadilan,” tantang pria asal Magetan, Jawa Timur, ini.

Agus pun ancang-ancang untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar dari e-KTP. Hanya, besar perkara yang dimaksud bukan karena banyak tokoh penting yang terlibat. Melainkan nominal kerugian negara yang lebih fantastis dari kerugian keuangan negara e-KTP. ”Ada kerugian indikasi lebih besar, tapi pelakunya tidak sebesar yang hari ini (e-KTP, Red),” bebernya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan saat ini pihaknya berupaya menuntaskan sisa pekerjaan rumah program e-KTP. Pekerjaan utamanya adalah menyediakan blangko untuk dijadikan KTP. Saat ini, proses tender masih berjalan. Meskipun, para pegawainya masih ketakutan dengan kasus e-KTP yang berjalan saat ini. ’’Pejabat kami ini 68 orang, selama setahun dipanggil-panggil penyidik KPK,’’ ujarnya, saat ditemui di kompeks Istana Kepresidenan kemarin (15/3).

Itu belum termasuk staf, tim lelang, dan pejabat di daerah yang juga terkena imbas. Hal itu menghambat proses lelang blangko e-KTP untuk sekitar 4,5 juta warga yang sudah merekam data. Seharusnya, lelang sudah selesai pada 2016. Yang terjadi, sampai bulan ini proses lelang masih berlangsung.

Pihaknya mengupayakan agar proses lelang bisa berlangsung lebih cepat, sehingga akhir tahun ini pekerjaan rumah tersebut benar-benar tuntas. Setelahnya, proses pencetakan ektp akan berlangsung normal kembali sesuai dnegan siklus.

Tjahjo menjamin, harga yang dipatok untuk tender kali ini di bawah Rp 10 ribu. Berbeda dengan 2011 di mana ada indikasi mark up dari Rp 4.700 menjadi Rp 16.000. diperkirakan memang lebih mahal dari Rp 4.700 karena sudah terpengaruh berbagai hal selama lima tahun terakhir, termasuk kurs USD. Belum lagi ongkos produksi yang juga naik. ’’Chipnya itu nyetaknya masih di luar negeri, itu yang menjadi problem,’’ lanjut politikus PDIP itu. Dia berharap dengan tender yang dilakukan saat ini, kaualitas E-KTP yang dihasilkan bisa lebih baik. (lum/bay/tyo/byu)

 

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%